Kebijakan Anti Korupsi

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Perseroan juga menerapkan pedoman Anti- Corruption and Anti-Bribery (ABC Policy) sebagai pedoman untuk melaporkan adanya dugaan korupsi dan penyuapan yang dilakukan oleh karyawan dan seluruh pemangku kepentingan di Perseroan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No.039.1/IATA-CSL/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Peraturan tentang Anti Korupsi dan Suap dan Pedoman Perilaku yang ditetapkan oleh Direksi tanggal 28 Agustus 2017.

 

Pelaporan Whistleblowing

Setiap pelaporan pelanggaran yang terjadi dan dilampirkan dengan bukti-bukti, Perseroan tangani dan tindak lanjuti secara profesional.

Segala bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan K2L dapat dilaporkan melalui sms.indonesiaair.com sedangkan pelanggaran lainnya dapat dilaporkan melalui lisan, surat atau email kepada atasan langsung disertai dengan saksi atau bukti.

Penanganannya dilaksanakan oleh tim khusus untuk melakukan observasi atau investigasi mengenai pelaporan yang diterima. Jika memang benar melanggar, pelaku akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dan menjadi peringatan bagi pihak- pihak yang berniat melanggar. Perlaporan dapat disampaikan oleh karyawan melalui media surat tertutup maupun email kepada Direksi.

 

Perlindungan bagi Whistleblower

Manajemen Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi yang dilaporkan sebagai wujud perlindungan. Penjaminan rahasia identitas dapat dimanfaatkan oleh karyawan dengan bebas yaitu melakukan pelanggaran yang terjadi tanpa khawatir identitasnya diketahui. Karyawan yang melapor dan terbukti benar akan diberikan penghargaan dari Perseroan sebagai bentuk kejujurannya.

 

Penanganan Pengaduan

Laporan yang disampaikan akan ditindak lanjuti setelah bukti-bukti lengkap dan mekanisme penanganannya dilakukan oleh tim khusus yang diketuai oleh Direktur Perseroan.

  • Melakukan investigasi terkait dengan laporan dengan mengumpulkan bukti dan saksi.
  • Melakukan analisis informasi untuk membentuk bukti kronologis atas pelanggara yang dilaporkan. Penyelidikan pengaduan dapat saja didelegasikan ke divisi lainnya tergantung pada jenis pelanggarannya.